PJ Bupati Kolaka menghadiri rapat paripurna pembicaraan tingkat II DPRD Kabupaten Kolaka .
PJ Bupati Kolaka menghadiri rapat paripurna pembicaraan tingkat II DPRD Kabupaten Kolaka .
Kolaka - Pj. Bupati Kolaka Drs. Muhammad Fadlansyah, M.Si menghadiri rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kolaka Ir. Syaifullah Halik, dalam rangka persetujuan bersama Rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025 . Kamis, (24/10)
PJ. Bupati Kolaka mengatakan, mewakili jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan anggota dewan yang telah membahas dan menyetujui, serta memberikan saran serta masukan maupun rekomendasi terhadap raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 .
Selanjutnya, ia juga mengucapkan permohonan maaf kepada dewan yang terhormat periode 2019-2024 yang akan mengakhiri masa tugasnya dan berharap DPRD periode 2024-2029 akan meneruskan perjuangan dalam merencanakan dan menganggarkan program pembangunan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kolaka .
"Berbagai dinamika yang terjadi selama proses pembahasan telah dilalui dengan semangat serta menjunjung nilai-nilai kebersamaan untuk menciptakan sinergitas dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan DPRD, sehingga penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan bersama ." Jelasnya
Selain itu, pada proses pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, ini juga menggambarkan betapa penting yang menyamakan persepsi tentang Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tahun 2025 .
"Sinergi yang kuat antara DPRD dengan pemerintah daerah adalah bentuk tanggung jawab bersama terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Kolaka yang kita cintai ." Ucapnya
Pemerintah daerah pun menyadari, tidak semua usulan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat diakomodir karena kemampuan anggaran yang masih terbatas . Oleh sebab itu, kiranya dapat dipahami jika ada suatu output kegiatan yang belum sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat .
"Namun, dapat dipastikan bahwa pemerintah daerah bersama seluruh satuan kerja Perangkat daerah akan berkomitmen untuk memaksimalkan setiap anggaran yang digunakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ." Ujarnya
