BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (IKP)

Tugas dan Fungsi

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta melaksanakan operasional program bidang Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku agar pelaksanaan program terlaksana secara efektif dan efisien.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.Dalam melaksanakan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

a.Perencanaan operasional program kegiatan Bidang Informasi komunikasi Publik berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
b.Pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan.
c.Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, layanan hubungan media, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
d.Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang  pengelolaan opini dan aspirasi  publik di lingkup pemerintah  daerah, layanan hubungan media, pengelolaan informasi untuk mendukung  kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi  publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik serta Penguatan Kapasitas  sumber daya komunikasi publik dan  penyediaan akses informasi.
e.Penyiapan  bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan  kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi  publik di lingkup pemerintah daerah, layanan hubungan media,   pengelolaan informasi untuk mendukung  kebijakan nasional  dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik serta Penguatan Kapasitas sumber daya komunikasi publik  dan penyediaan akses informasi.
f.Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi  di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, layanan hubungan media, pengelolaan  informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, Penyediaan Konten Lintas  Sektoral  dan   Pengelolaan Media Komunikasi Publik serta Penguatan Kapasitas sumber  daya komunikasi publik dan penyediaan akses  informasi.
g.Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, layanan hubungan media, pengelolaan informasi untuk mendukung   kebijakan nasional  dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media  Komunikasi Publik serta Penguatan Kapasitas sumber daya  komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
h.Pelaksanaan administrasi  bidang  informasi dan  komunikasi publik;
Pelaksanaan tugas lain yang  diberikan atasan sesuai dengan tugas  dan fungsinya.
  1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas :
a.Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umum (survei,  jajak pendapat)  dan pengolahan aduan masyarakat, pengelolaan hubungan dengan   media (media relations).
b.Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik.
Mempunyai  tugas melaksanakan penyelenggaraan layanan  pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup   nasional dan pemerintah daerah, pengolahan dan analisis data   informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas lingkup nasional & daerah serta  pengolahan informasi untuk mendukung komunikasi publik  lintas  sektoral lingkup nasional dan  daerah.
c.Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media  internal, diseminasi  informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah sertapenyelenggaraan layanan pemberdayaan dan  penyediaan  akses informasi  bagimedia  dan lembaga komunikasi publik serta pengembangan sumber daya komunikasi  publik.

2. Seksi  sebagaimana  dimaksud, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada    dibawah dan bertanggung  jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan  Komunikasi Publik.